Strategi penyidikan kasus perikanan menjadi kunci dalam upaya mewujudkan keadilan bagi para pelaku kejahatan di sektor perikanan. Tanpa strategi penyidikan yang tepat, pelaku kejahatan perikanan akan terus merajalela dan merugikan masyarakat serta lingkungan laut.

Menurut Dr. M. Riza Damanik, Ketua Umum DPP Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), strategi penyidikan kasus perikanan harus dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi dengan baik. “Ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan secara efektif dapat memperburuk kondisi keberlanjutan sumber daya perikanan kita,” ujar Dr. Riza.

Salah satu strategi penyidikan kasus perikanan yang penting adalah kerjasama lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga penegak hukum lainnya sangat penting dalam menangani kasus perikanan. “Kami terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antarlembaga guna menegakkan hukum di sektor perikanan,” ujar M. Zulficar.

Namun, tidak hanya kerjasama lintas lembaga yang penting, tetapi juga penerapan teknologi dalam penyidikan kasus perikanan. Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum laut dari Universitas Indonesia, penggunaan teknologi seperti satelit dan drone dapat mempermudah proses penyidikan kasus perikanan. “Dengan menggunakan teknologi canggih, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam mengawasi dan menindak pelaku kejahatan perikanan,” ujar Prof. Hikmahanto.

Dengan menerapkan strategi penyidikan kasus perikanan yang terintegrasi dan menggunakan teknologi canggih, diharapkan keadilan dapat terwujud bagi para pelaku kejahatan di sektor perikanan. Keadilan bagi masyarakat, keadilan bagi lingkungan laut, dan keadilan bagi generasi mendatang. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut demi keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.