Mengatasi hambatan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia memang bukan hal yang mudah. Permasalahan ini seringkali melibatkan berbagai pihak dan memerlukan upaya bersama untuk menyelesaikannya.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Susan Herawati, “Kasus perikanan di Indonesia seringkali sulit untuk disidik karena melibatkan banyak pihak, mulai dari kapal pencuri ikan hingga pejabat yang terlibat dalam praktik korupsi.” Hal ini menjadi salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum di sektor perikanan.

Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi yang baik, diharapkan proses penyidikan kasus perikanan dapat berjalan lebih lancar.

Selain itu, perlu juga adanya peningkatan keterampilan dan pengetahuan petugas penyidik dalam menangani kasus perikanan. Menurut Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Irjen Pol Eko Indra Heri, “Petugas penyidik perlu menguasai teknik penyelidikan yang khusus dalam kasus perikanan, seperti mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan bekerja sama dengan ahli kelautan.”

Tidak hanya itu, kerjasama dengan lembaga internasional juga dapat membantu dalam memperkuat penegakan hukum di sektor perikanan. Menurut Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan, kerjasama dengan Interpol dan Europol telah membantu mengungkap kasus perdagangan ikan ilegal yang melibatkan Indonesia.

Dengan upaya bersama dan langkah-langkah yang tepat, diharapkan hambatan dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia dapat diatasi dengan baik. Sehingga, keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia dapat terjaga untuk generasi mendatang.