Peran infrastruktur Bakamla dalam mengawasi perairan Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, memiliki tugas untuk mengawasi dan melindungi perairan Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk illegal fishing, penyelundupan barang ilegal, dan terorisme maritim.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Madya Aan Kurnia, infrastruktur yang dimiliki oleh Bakamla, seperti kapal patroli, radar, dan pusat operasi maritim, sangat memudahkan dalam melakukan pengawasan perairan. “Dengan infrastruktur yang memadai, kami dapat melakukan patroli secara efektif dan efisien, sehingga dapat meminimalisir potensi ancaman di perairan Indonesia,” ujarnya.
Salah satu contoh peran infrastruktur Bakamla dalam mengawasi perairan Indonesia adalah saat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba seberat 2 ton di perairan Selat Malaka. Berkat kerja sama antara kapal patroli Bakamla dan KRI TNI AL, upaya penyelundupan tersebut berhasil digagalkan dan pelaku berhasil ditangkap.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Maritime Studies (ICMS), Dr. Siswadi, peran infrastruktur Bakamla sangat penting dalam mendukung keberhasilan pengawasan perairan. “Dengan infrastruktur yang memadai, Bakamla dapat lebih efektif dalam melakukan patroli dan menindak pelanggaran di perairan Indonesia,” ujarnya.
Infrastruktur Bakamla juga mendapat dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. “Kami terus berkoordinasi dengan Bakamla untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia. Infrastruktur yang dimiliki oleh Bakamla sangat membantu dalam melindungi sumber daya kelautan kita,” ujarnya.
Dengan peran infrastruktur Bakamla yang semakin baik, diharapkan pengawasan perairan Indonesia dapat terus ditingkatkan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Infrastruktur yang memadai akan menjadi pondasi yang kuat dalam menjaga perairan Indonesia dari berbagai ancaman yang dapat merugikan negara.