Di Indonesia, peran hukum dalam penyidikan kasus perikanan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Menurut Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP), Budi Daya, “hukum merupakan landasan utama dalam menangani kasus-kasus illegal fishing yang merugikan negara.”

Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia mengalami kerugian hingga 300 triliun rupiah akibat illegal fishing setiap tahunnya. Oleh karena itu, peran hukum dalam penyidikan kasus perikanan menjadi kunci dalam upaya memberantas praktik ilegal ini.

Menurut pakar hukum kelautan, Dr. Rizki Ramadian, “hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas agar pelaku illegal fishing merasa takut dan tidak lagi melakukan praktik ilegal tersebut.” Dalam hal ini, peran hukum dalam penyidikan kasus perikanan memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku ilegal fishing.

Selain itu, peran hukum dalam penyidikan kasus perikanan juga diperkuat dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus perikanan dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penyidikan kasus perikanan di Indonesia sangat vital untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan melindungi kepentingan negara. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait serta penegakan hukum yang adil dan tegas untuk memberantas illegal fishing secara efektif.