Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum di Laut Indonesia menjadi topik yang semakin hangat dibicarakan belakangan ini. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kasus pelanggaran hukum di perairan Indonesia yang terjadi, mulai dari illegal fishing hingga perdagangan ilegal.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, “Peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya kelautan.” Hal ini juga dikuatkan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Munggaran, yang menegaskan bahwa “Tanpa penegakan hukum yang efektif, keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia akan terus terancam.”

Salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait, seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, penguatan kapasitas dan peralatan penegakan hukum juga menjadi fokus utama dalam upaya ini.

Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, “Peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut Indonesia tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, namun juga melibatkan masyarakat sebagai mata dan telinga yang membantu dalam melaporkan aktivitas ilegal di perairan Indonesia.”

Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan, diharapkan penegakan hukum di laut Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku pelanggaran hukum di perairan Indonesia. Sehingga kedaulatan negara dan keberlanjutan sumber daya kelautan dapat terjaga dengan baik.