Penegakan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam upaya mencegah kejahatan maritim. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, “Tindak pidana laut seperti pencurian ikan, penyelundupan barang terlarang, dan penangkapan ilegal sangat merugikan bagi perekonomian negara dan merusak ekosistem laut kita.”
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana laut. Salah satunya adalah dengan memperkuat kerjasama antar lembaga terkait seperti Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, “Kerjasama lintas sektor dan lembaga sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan kejahatan maritim di Indonesia.”
Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana laut juga melibatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam memantau dan menindak pelaku kejahatan maritim. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, “Kerjasama regional dan internasional perlu ditingkatkan agar penegakan hukum terhadap tindak pidana laut dapat dilakukan secara efektif.”
Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana laut di Indonesia. Salah satunya adalah minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh lembaga terkait. Hal ini menjadi perhatian serius bagi Kepala Badan Keamanan Laut, Aan Kurnia, “Kita perlu terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan penegakan hukum maritim agar dapat melindungi perairan Indonesia dengan lebih baik.”
Dengan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana laut, diharapkan kejahatan maritim dapat diminimalisir dan ekosistem laut dapat terjaga dengan baik. Sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, penegakan hukum terhadap tindak pidana laut menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut.