Peranan Peraturan Hukum Laut dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia

Hukum laut merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Peraturan-peraturan yang ada dalam hukum laut membantu menentukan batas-batas wilayah laut Indonesia serta memberikan panduan dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Menurut Pakar Hukum Kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Peraturan hukum laut sangat penting dalam menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan. Tanpa adanya peraturan yang jelas, sumber daya kelautan Indonesia dapat terancam kepunahan.”

Salah satu peraturan penting dalam hukum laut Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Peraturan ini memberikan arahan dalam pengelolaan sumber daya kelautan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPSDKP) Provinsi Jawa Timur, Bapak Suharsono, menekankan pentingnya peran peraturan hukum laut dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan. “Dengan adanya peraturan yang jelas, kita dapat mengatur eksploitasi sumber daya kelautan agar tidak merusak lingkungan laut,” ujarnya.

Namun, meskipun sudah ada peraturan yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan menjadi salah satu masalah utama yang perlu diatasi.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya peraturan hukum laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mendukung upaya pelestarian sumber daya kelautan Indonesia untuk generasi yang akan datang.