Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Hukum menjadi landasan utama dalam menangani berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di laut, mulai dari pencurian ikan hingga perdagangan manusia.

Menurut Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, hukum memiliki peran yang sangat vital dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Beliau menjelaskan, “Hukum harus ditegakkan dengan tegas untuk mencegah tindak pidana laut yang merugikan negara dan masyarakat.”

Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut juga disoroti oleh pakar hukum kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana. Beliau menekankan pentingnya kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menangani masalah tindak pidana laut. Menurutnya, “Kerjasama yang solid antara berbagai pihak akan memperkuat penegakan hukum di laut.”

Selain itu, hukum juga berperan dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana laut. Ketua Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, menyatakan bahwa hukum harus memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan di laut. Beliau menegaskan, “Tindakan tegas harus diambil terhadap siapapun yang melanggar hukum di perairan Indonesia.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Kerjasama antara lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana laut menjadi kunci dalam menjaga keberlangsungan sumber daya kelautan Indonesia.