Pengembangan Infrastruktur Bakamla untuk Meningkatkan Kinerja Penegakan Hukum Maritim
Pengembangan infrastruktur Bakamla menjadi hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum maritim di Indonesia. Bakamla atau Badan Keamanan Laut merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melindungi keamanan di wilayah perairan Indonesia. Dalam hal ini, infrastruktur yang memadai sangat diperlukan agar Bakamla dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, pengembangan infrastruktur Bakamla merupakan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kinerja penegakan hukum maritim. Dalam sebuah wawancara, beliau menyatakan bahwa “infrastruktur yang memadai akan mempermudah tugas petugas Bakamla dalam melakukan patroli dan penegakan hukum di laut.”
Salah satu contoh pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh Bakamla adalah pembangunan Pos TNI AL di berbagai titik strategis di wilayah perairan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergi antara Bakamla dan TNI AL dalam menjaga keamanan laut. Menurut Direktur Jenderal Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, “dengan adanya kerjasama antara Bakamla dan TNI AL, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat lebih efektif.”
Selain itu, pengembangan infrastruktur Bakamla juga meliputi peningkatan sarana dan prasarana seperti kapal patroli dan radar laut. Hal ini penting untuk memantau aktivitas ilegal di laut seperti pencurian ikan, penyelundupan barang, dan tindakan kriminal lainnya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Prigi Arisandi, “dengan adanya pengembangan infrastruktur Bakamla, diharapkan penegakan hukum maritim dapat lebih efektif dan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di laut.”
Dengan demikian, pengembangan infrastruktur Bakamla merupakan langkah penting dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum maritim di Indonesia. Melalui upaya ini, diharapkan wilayah perairan Indonesia dapat lebih aman dan terjaga dari berbagai ancaman kejahatan laut.